JAKARTA, Setahun Kepemimpinan Prabowo – Gibran, mulai menggariskan cetak biru ambisius yang berfokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan dan persiapan menghadapi Bonus Demografi.
Dalam sebuah diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Aliansi Indonesia Raya (AIR), relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran, Bapak Panel Barus dari Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, memaparkan strategi radikal pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, terutama di daerah pedesaan.
Barus menekankan bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk memanfaatkan momentum Bonus Demografi. Kegagalan mengelola kesempatan ini, peringatan yang dapat mengubahnya menjadi “bencana sosial,” yang berpotensi menghalangi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.
Empat Pilar Prioritas Nasional
Pemerintah baru menetapkan empat program prioritas utama yang dirancang untuk mengatasi masalah fundamental bangsa, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Pertama, Program Makanan Bergizi Gratis yang menargetkan 8 juta penerima manfaat untuk menjamin gizi berkualitas bagi anak, mengurangi stunting, dan sekaligus mendorong geliat ekonomi lokal.
Kedua, Program Koperasi Desa yang bertujuan membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai pilar ekonomi pedesaan. Program ini dinilai sebagai upaya luar biasa dan menyeluruh yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di skala nasional. Ketiga Sekolah Gratis atau sekolah rakyat dan terakhir, program 3 Juta perumahan Rakyat.
Panel menegaskan bahwa empat pilar ini adalah kunci untuk membawa perubahan signifikan. “Peran relawan sangat penting dalam memastikan program-program ini berjalan dengan baik,” ujarnya, menyoroti perlunya pengawalan terhadap implementasi di lapangan.
Koperasi Desa Melawan ‘Serakahnomic’
Fokus utama dari presentasi Barus adalah program Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih secara eksplisit ditujukan untuk mengatasi akar kemiskinan di desa. Ironisnya, desa yang merupakan basis pertahanan pangan dan basis produksi nasional, sekaligus menjadi basis kemiskinan, dengan mayoritas penduduk miskin adalah petani dan nelayan.
Presiden mengidentifikasi sumber masalah ini sebagai “serakahnomic”, praktik ekonomi yang bersifat menghisap (exploitative) dan tidak adil.
“Mustahil mewujudkan Indonesia Emas 2045 jika desanya tidak maju. Pola pikir Presiden adalah: Indonesia tidak mungkin maju jika desa tidak diurus,” kata Barus.
Praktik serakahnomic ini terwujud dalam bentuk seperti Ijon, Tengkulak, dan Rentenir. Pelaku menguasai akses pembiayaan dan menyerap hasil produksi petani/nelayan.
Untuk memutus rantai eksploitatif ini, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembangunan Koperasi Merah Putih. Inpres ini menginstruksikan 16 kementerian/lembaga untuk bersinergi.
Unit Bisnis Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih akan menjadi garda depan ekonomi desa, menjalankan beberapa unit bisnis yang dipilih yakni pertama, Gerai sembako untuk emotong rantai distribusi yang panjang, memungkinkan warga desa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan petani menjual hasil panen dengan harga yang lebih baik.
Kedua, gerai simpan pinjam yang berfungsi sebagai penyedia modal kerja untuk aktivitas produktif, memutus ketergantungan petani dan nelayan pada rentenir.
Ketiga, Gerai transportasi logistik dan Gudang untuk menekan tingginya biaya logistik dan memastikan hasil produksi, termasuk kebutuhan cold storage, dapat terserap dengan baik.
Keempat, Klinik dan apotek untuk menyediakan fasilitas kesehatan dasar di tingkat desa.
Visi Jaringan Ekonomi Terbesar di Dunia
Dengan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan, pemerintah berencana melakukan konsolidasi jaringan. Konsolidasi ini diharapkan menghasilkan yakni jaringan distribusi terbesar di dunia. Kedua, Kekuatan produksi nasional yang terencana dan terdata. Ketiga, Pasar (market) yang terorganisir.
Panel menambahkan bahwa teknologi akan memainkan peran krusial dalam menghubungkan jaringan di negara kepulauan. Selain bisnis dan suplai barang, Koperasi Desa juga akan berfokus pada pemrosesan bahan baku, mencontohkan koperasi di Ternate yang dapat mengolah ikan menjadi ikan kaleng, yang diharapkan dapat mendorong angka ekspor nasional.
