Tepat satu abad setelah diterbitkan, gagasan revolusioner Tan Malaka dalam buku “Naar De Republiek Indonesia” atau Menuju Republik Indonesia kembali diperbincangkan. Buku setebal 48 halaman yang baru-baru ini diterbitkan ulang oleh Arilangga Pribadi Kusman dan kawan-kawan itu, memuat program-program fundamental yang hingga kini 100 tahun berselang, terasa relevan dengan agenda pembangunan nasional.
Pertanyaan mendasar muncul, Mengapa ide-ide program Tan Malaka yang telah berusia satu abad masih relevan dengan kondisi pemerintahan hari ini, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
Indikasi kuat menunjukkan bahwa sejumlah program unggulan Prabowo–Gibran berlandaskan pada pemikiran Tan Malaka seabad silam.
Program ekonomi Tan Malaka mengusulkan nasionalisasi tambang-tambang vital, seperti batu bara, minyak, timah, dan emas (hal. 17). Ide ini kini bermanifestasi dalam kebijakan Hilirisasi yang gencar dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran dari era Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi fantastis, mendekati Rp600 triliun sebagai Upaya mengoptimalkan penguasaan dan nilai tambah sumber daya alam.
Dalam program ekonominya (poin 9), Tan Malaka secara eksplisit mengusulkan pembagian tanah-tanah tak bertuan atau tidak ditanami kepada petani miskin, kaum tak bertanah, serta kaum proletar. Ide ini dihidupkan kembali oleh Prabowo–Gibran melalui kebijakan Reforma Agraria dengan target membagikan tanah kepada 1 juta rakyat miskin selama masa kepemimpinannya.
Tan Malaka juga mencetuskan program sosial (poin 7), berupa pembangunan dan distribusi perumahan baru bagi buruh. Kecocokan program ini terlihat jelas dalam usulan Program 3 Juta Rumah Bersubsidi yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Kepresidenan Jakarta (30 Juli 2025). Program ini secara khusus menyasar kaum buruh hingga pengemudi, yang merupakan bagian dari kelompok proletar.
Di bidang pendidikan, Tan Malaka menghendaki penghapusan sistem pendidikan kolonial, penyusunan sistem baru, dan pendidikan gratis. Menanggapi isu kesenjangan akses pendidikan, Prabowo–Gibran menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat (SR) guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Terakhir, Tan Malaka menganjurkan pendirian koperasi rakyat yang didukung dengan bantuan kredit murah dari negara. Pemerintahan Prabowo–Gibran merealisasikan semangat ini dengan meluncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat, yang bertujuan memperkuat ekonomi dari basis kerakyatan.
Akar Masalah yang Tak Kunjung Selesai
Kecocokan program-program di atas mengindikasikan bahwa ide-ide Tan Malaka masih sangat relevan bahkan setelah satu abad. Hubungan ini tidak terlepas dari satu alasan mendasar yakni ketidaksetaraan penguasaan aset, eksploitasi, dan kemiskinan struktural belum terselesaikan sejak 100 tahun lalu.
Praktik penguasaan sumber daya alam dan ekonomi oleh segelintir elit masih terjadi, menjadikan ide-ide Tan Malaka tetap hidup sebagai solusi atas masalah struktural bangsa. Dalam istilah populer Tan Malaka, “Kemerdekaan 100%” belum tuntas, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
