ACEH – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terhadap praktik penyelewengan dan korupsi dana penanganan bencana alam. Hal ini disampaikan usai meninjau langsung kondisi terdampak di Aceh dan memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai penanganan dan pemulihan bencana yang melanda Aceh.
Ratas tersebut digelar di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12). Dihadapan para menteri dan kepala daerah, Kepala Negara menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan korban dan pemulihan, bukan untuk keuntungan pribadi.
“Ini bukti bahwa kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” ujar Prabowo dengan nada tegas saat memimpin Ratas.
Presiden mengingatkan para bawahannya agar tidak mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat akibat musibah yang melanda Sumatera. Menurutnya, alokasi sumber daya besar sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang terdampak.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras, jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” imbuhnya.
Prabowo menegaskan tak segan-segan untuk bertindak keras dan memberikan hukuman berat kepada siapapun yang terbukti memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri sendiri.
Untuk menjamin integritas proses penanganan bencana, Presiden secara khusus menginstruksikan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran bantuan.
Prabowo meminta Kapolri dan kepala daerah untuk memantau intensif potensi tindak penyelewengan. Beliau menginstruksikan agar setiap indikasi kecurangan, seperti pelipatgandaan harga dalam proyek atau pengadaan, segera ditindaklanjuti dengan sanksi tegas.
“Jadi Kepolisian, semua pihak, periksa, pemda catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” ujar Presiden, menekankan perlunya kolaborasi antarlembaga dalam pengawasan.
Sebelumnya, dalam Ratas yang sama, Kepala Negara telah menginstruksikan penguatan operasi terpadu TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pemerintah daerah, dengan fokus mempercepat distribusi bantuan, memastikan keamanan, dan memulihkan konektivitas antardaerah yang terputus.
