JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis pembaruan data terkini mengenai dampak bencana hidrometeorologi parah yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah korban meninggal dunia dan pengungsi, menegaskan skala kerusakan yang masif di wilayah tersebut.
Hingga Senin malam (8/12/2025) pukul 23.40 WIB, total korban meninggal dunia telah mencapai 961 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 40 orang dari data sebelumnya yang mencatat 921 jiwa meninggal.
Sementara itu, upaya pencarian membuahkan hasil, di mana jumlah korban hilang mengalami penurunan dari 392 orang menjadi 293 orang. Terjadi penurunan 99 orang dalam daftar hilang.
Bencana yang berdampak pada 52 kabupaten/kota di seluruh Sumatera ini juga menyebabkan 5.000 orang terluka.
Krisis Pengungsi
Jumlah pengungsi telah melonjak tajam, dari 975.000 orang pada hari sebelumnya kini mencapai 1.057.482 orang. Dengan lebih dari satu juta warga yang kini berstatus pengungsi, upaya penanganan tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas mendesak bagi pemerintah daerah dan pusat.
Kerusakan properti juga sangat besar, dengan total 157.600 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan.
Selain dampak kemanusiaan, kerugian material akibat banjir dan longsor ini sangat besar, menghambat upaya pemulihan dan penyaluran bantuan. Data BNPB mencatat kerusakan infrastruktur yang parah, meliputi:
- 1.200 unit fasilitas umum rusak.
- 497 unit jembatan rusak, yang merupakan hambatan utama akses transportasi.
- 534 unit fasilitas pendidikan rusak.
- 425 unit rumah ibadah rusak.
- 234 unit gedung/kantor rusak.
- 199 unit fasilitas kesehatan rusak.
Tingginya angka kerusakan infrastruktur, khususnya pada jembatan dan fasilitas umum, menimbulkan tantangan dalam upaya penjangkauan dan penyaluran bantuan. Wilayah terdampak yang tersebar di puluhan kabupaten/kota menuntut mobilisasi sumber daya yang masif dan terkoordinasi dari pemerintah pusat.
