Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Selasa (30/12). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ini bertujuan menyatukan persepsi dan mempercepat penanganan dampak banjir bandang serta tanah longsor yang melanda Aceh.
Hadir dalam pertemuan ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, serta jajaran bupati dari wilayah terdampak.
Dalam pembukaannya, Sufmi Dasco menegaskan pentingnya integrasi antara pusat dan daerah agar anggaran 2026 dapat difokuskan pada pemulihan yang efektif. “Presiden besok insyaallah akan ke Aceh. Kita harus pastikan tahun depan, anggaran 2026, pascabencana berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dasco.
Para kepala daerah menyampaikan kondisi kritis di wilayah masing-masing secara terbuka. Pj Bupati Aceh Tamiang melaporkan ibu kota kabupaten sempat lumpuh total akibat lumpur, meski kini sudah 80% bersih. Namun, ia menyoroti masalah tumpukan kayu gelondongan besar sisa banjir.
“Kami butuh fatwa atau izin dari Menteri Kehutanan untuk memindahkan atau mengolah kayu-kayu ini agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari,” ungkapnya. Selain itu, Aceh Tamiang meminta jaminan pasokan sembako untuk enam bulan ke depan.
Kondisi memprihatinkan juga disampaikan Bupati Aceh Utara. Ia menyebut wilayahnya mengalami kerusakan sangat parah dengan 25 dari 27 kecamatan terdampak, namun luput dari perhatian nasional karena jaringan komunikasi mati total saat bencana.
“Kami kalah viral, padahal banyak rumah hanyut dan korban jiwa. Kami butuh kejelasan skema rehabilitasi karena daerah tidak mampu membiayai sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya mendesak pembangunan hunian sementara (Huntara) mengingat kondisi pengungsian yang sanitasi buruk menjelang bulan puasa. Ia juga melaporkan perubahan drastis bentang alam sungai yang melebar dari 60 meter menjadi 200 meter di hulu, yang memicu banjir berulang.
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran dan Bantuan
Menanggapi keluhan daerah, pemerintah pusat memaparkan sejumlah solusi konkret. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana. “Masih ada sisa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,5 triliun dan alokasi anggaran 2026 yang siap digelontorkan. Kami siap membayar tagihan operasional, termasuk dana talangan yang digunakan TNI untuk jembatan darurat, asalkan administrasi via BNPB segera diajukan,” jelas Purbaya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengestimasi total kebutuhan pemulihan mencapai Rp59 triliun. Tito juga mengumumkan pengiriman 1.100 Praja IPDN untuk membantu memulihkan administrasi pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total.
Untuk bantuan langsung kepada korban, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merinci skema santunan yakni Rp15 juta untuk korban meninggal dan Rp5 juta untuk luka berat. Mensos juga menjanjikan bantuan isi perabotan rumah sebesar Rp3 juta, serta Jatah Hidup (Jadup) sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan.
Di sektor fisik, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah bekerja 24 jam membersihkan lumpur dan membuka akses jalan nasional lintas Medan-Banda Aceh. Menteri PU juga berjanji mengkaji pembangunan bendungan atau sabodam di hulu sungai sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa TNI AD telah mengerahkan jembatan bailey dan armco untuk menyambung akses yang putus. “Kami bekerja cepat bahkan dengan dana talangan demi masyarakat, dan berharap proses penggantian biaya operasional bisa diperjelas,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan kesimpulan yakni percepatan pemulihan secara terintegrasi antara pusat dan daerah, penyelesaian regulasi terkait kayu gelondongan dan lahan relokasi hunian, serta penempatan perwakilan (PIC) dari kementerian terkait di Aceh untuk mempermudah koordinasi harian.
