JAKARTA — Ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Aksi protes itu untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mereka nilai semakin membebani kehidupan masyarakat. Selain menyoroti situasi ekonomi yang kian sulit, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap militerisasi ruang sipil dan mendesak penghentian tindakan represif aparat.

Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diawali dengan berkumpulnya massa di trotoar seberang Lapangan Skateboard Dukuh Atas. Sejumlah peserta membawa peralatan memasak dan mengenakan daster serta pakaian berwarna merah muda sebagai simbol solidaritas dan perlawanan perempuan.

Melalui seruan yang disampaikan sebelum aksi dimulai, para peserta mengajak perempuan untuk turut terlibat dalam gerakan tersebut.

“Bawa alat masakmu, pakai daster atau pakaian warna pink-mu, perempuan bersatu, berseru bersama hari ini,” demikian seruan yang disampaikan dalam aksi.

Menjelang siang, massa mulai melakukan long march menuju kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Namun, perjalanan mereka beberapa kali terhambat akibat penutupan akses jalan oleh aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi.

Ketegangan sempat terjadi ketika peserta aksi dan aparat terlibat adu argumen terkait jalur yang dapat dilalui massa. Penutupan sejumlah ruas jalan membuat arah pergerakan peserta aksi beberapa kali berubah dan menimbulkan kebingungan di lapangan.

Meski demikian, massa tetap melanjutkan perjalanan dan berupaya membuka blokade yang menghalangi laju mereka menuju pusat kota. Setelah beberapa kali dihadang, peserta aksi akhirnya berhasil mencapai kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), yang menjadi titik akhir long march. Di lokasi tersebut, massa kembali berhadapan dengan aparat keamanan.

Perwakilan API, Afifah, mengatakan aksi yang berlangsung pada Kamis itu merupakan langkah awal dari gerakan yang lebih besar. Menurut dia, konsolidasi akan diperluas apabila kondisi yang dirasakan masyarakat tidak mengalami perubahan.

“Kami akan mengadakan konsolidasi yang lebih banyak karena ini masih aksi awal. Kalau misalnya negara kita berada dalam situasi krisis seperti ini, berarti tuntutan perlawanan akan membesar, karena rakyat itu memerlukan, terutama rakyat yang independen secara politik,” kata Afifah.

Afifah yang mengenakan topi bertuliskan “Sekolah Feminis” menegaskan bahwa gerakan yang dibangun bersama berbagai elemen masyarakat tidak memiliki afiliasi dengan kekuatan politik tertentu.

“Gerakan kami sejak awal adalah gerakan rakyat, tanpa berafiliasi dengan politik apa pun,” ujarnya.

Menurut Afifah, keterlibatan masyarakat sipil yang independen diperlukan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa. Karena itu, API berencana memperluas konsolidasi dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Lima Tuntutan

Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kedua, pemerintah didesak untuk merealisasikan janji penyediaan lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut peserta aksi, akses terhadap pekerjaan yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi negara.

Selain itu, massa menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas ekonomi yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.

“Turunkan harga, stabilkan ekonomi,” menjadi salah satu seruan yang berulang kali disampaikan peserta aksi.

API juga menyuarakan penolakan terhadap perluasan militerisasi dan dominasi aparat dalam kehidupan sipil. Menurut mereka, ruang demokrasi harus dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka.

Tuntutan lainnya adalah penghentian tindakan represif terhadap masyarakat maupun peserta aksi. Mereka menilai kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi negara.

Bagi para peserta, aksi tersebut menjadi ruang bagi perempuan untuk menyuarakan berbagai keresahan yang muncul di tengah tekanan ekonomi dan dinamika sosial yang berkembang. Mereka menegaskan bahwa gerakan yang dibangun merupakan gerakan rakyat yang independen dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.