Willem Frans Ansanay mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk koalisi permanen. Langkah ini dinilai krusial guna menghindari persaingan internal di dalam kabinet serta memastikan pemerintah tetap fokus menyukseskan berbagai program strategis.
Hal tersebut disampaikan Frans Ansanay kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (23/12/2025). Menurutnya, wacana koalisi permanen sangat relevan mengingat pemerintahan akan segera memasuki tahun kedua.
“Pemerintahan ini akan memasuki tahun kedua, sehingga dibutuhkan kabinet yang solid, satu komando, dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Tantangan di depan mata cukup besar, terutama dalam menjalankan program rakyat. Oleh karena itu, semua pembantu presiden harus fokus, solid, dan bersinergi,” tegas Frans.
Ia menjelaskan bahwa koalisi permanen penting untuk menciptakan stabilitas jangka menengah dan panjang. Dengan sistem ini, setiap isu strategis tidak akan dijadikan alat tawar-menawar politik yang dapat menekan pemerintah.
“Kita harus mengakui bahwa dalam sistem presidensial multipartai, Presiden sangat membutuhkan dukungan DPR. Dengan adanya koalisi permanen, Presiden dan kabinet dapat lebih tenang fokus pada kepentingan negara tanpa terganggu hiruk-pukuk politik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Frans menjelaskan bahwa koalisi permanen mampu menekan konflik kepentingan antarpartai, mencegah tumpang tindih, serta meredam persaingan internal. Jika nantinya Presiden melakukan perombakan kabinet, keputusan tersebut murni berbasis pada kinerja, bukan karena tekanan politik.
“Jujur saja, kami ingin pemerintahan yang sudah solid ini menjadi semakin kuat. Koalisi permanen akan menjaga roda pemerintahan tetap stabil dalam jangka panjang,” tambah Frans.
Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak perlu ragu untuk bersikap tegas terhadap anggota kabinet yang kinerjanya tidak memenuhi harapan. Dengan adanya komitmen koalisi yang permanen, pergantian pejabat tidak akan lagi dicurigai sebagai langkah politis atau faktor subjektif semata.
Mengenai evaluasi kinerja, Frans menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden yang memiliki catatan kinerja setiap menterinya. Baginya, pergantian posisi dalam kabinet adalah hal yang wajar demi kebaikan organisasi.
“Tugas kita bukan meminta si A atau si B diganti, melainkan bagaimana memastikan pemerintahan berjalan lebih baik di tahun kedua ini. Apalagi, saat ini ada tantangan bencana alam dan program strategis yang membutuhkan fokus tinggi, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, hingga hilirisasi,” jelasnya.
Frans menutup pernyatannya dengan menegaskan bahwa koalisi permanen bukanlah sekadar strategi politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga agenda besar bangsa.
“Saya pribadi khawatir, tanpa koalisi permanen, potensi persaingan antarpartai dapat membuat kabinet tidak maksimal dalam menjalankan gagasan dan visi kepemimpinan nasional Presiden Prabowo,” pungkas Frans.
