Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekecewaan terkait bencana di Sumatera. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kabinet Paripurna Senin (15/12). Dengan nada tinggi dan muka merah, Kepala Negara secara terbuka mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat TNI dan Polri yang menjadi pelindung atau backing bagi aktivitas ilegal yang merugikan ekonomi negara.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa ia telah mempelajari data dan angka-angka terkait pengelolaan sumber daya alam. Kebocoran negara masih terus terjadi akibat pembalakan liar atau illegal logging, pertambangan tanpa izin atau illegal mining, hingga penyelundupan.
Prabowo tidak menutup-nutupi fakta bahwa upaya penegakan hukum selama ini terganjal oleh orang dalam. Ia mengaku menerima laporan mengenai keterlibatan aparat penegak hukum yang justru bermain mata dengan para pelaku kejahatan sumber daya alam.
“Saya dapat laporan dari penegak hukum di TNI sendiri. Ada pejabat-pejabat, ada petugas dari TNI terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat dan beberapa instansi,” ungkap Prabowo dengan nada serius.
Presiden mencontohkan kasus nyata penyelundupan timah di Bangka Belitung yang sudah berlangsung cukup lama. Praktik ini menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar bagi negara. Kasus sulit diberantas karena dilindungi oknum berseragam.
Tak ingin pembiaran ini berlarut-larut, Prabowo langsung memberikan instruksi tegas kepada pimpinan tertinggi institusi militer dan kepolisian. Ia meminta Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk tidak ragu membersihkan institusinya dari oknum yang menjadi benalu negara.
“Saya berharap bener-bener, Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Kegiatan ilegal yang melanggar hukum harus kita hadapi dengan serius,” tegas Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus tersebut menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh korporasi maupun sindikat mafia ini. Ia mengajak seluruh jajaran kabinet untuk berani jujur melihat borok di dalam institusi demi perbaikan bangsa.
“Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita harus bertekad menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah represif dan tanpa kompromi terhadap siapa saja termasuk oknum aparat negara yang mencoba mengeruk keuntungan pribadi dari kekayaan alam Indonesia secara ilegal.
