Presiden Prabowo Subianto mengirimkan peringatan keras kepada pelaku industri ekstraktif terutama pertambangan dan Perkebunan dalam Rapat Kabinet Paripurna, Senin (15/12). Dengan nada tegas dan muka merah, Kepala Negara menekankan bahwa korporasi tidak boleh mengatur, apalagi mengalahkan negara.
Pemerintah tidak melakukan penerbitan dan perpanjangan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan sepanjang tahun ini.
Prabowo mengungkapkan fakta mengenai penertiban lahan. Pemerintah telah mengambil alih kembali 4 juta hektare lahan konsesi.
“Pemerintah sudah menguasai kembali 4 juta hektare, kita cabut,” tegas Prabowo.
Tidak berhenti di situ, Presiden memastikan menteri terkait menutup keran izin. Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN tidak mengeluarkan satu pun izin baru atau perpanjangan, baik itu Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hal serupa berlaku di Kementerian ESDM, di mana tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit tahun ini.
Sambil membacakan Pasal 33 UUD 1945, Prabowo mengingatkan landasan ekonomi negara. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
“Kita butuh korporasi dan swasta, tapi mereka tidak boleh mengatur negara,” ujar Prabowo
Pemerintah akan meninjau ulang seluruh perizinan yang ada. Prabowo menegaskan tidak akan ragu menghentikan operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 dan tidak menguntungkan rakyat.
Prabowo Soroti pengusaha yang mengeruk kekayaan alam Indonesia namun melarikan keuntungannya ke luar negeri. Prabowo menilai tindakan ini sebagai bentuk pelecehan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Menerima konsesi, mengeruk tambang, tapi keuntungannya tidak mau ditaruh di Indonesia. Saya anggap itu tidak menghormati negara,” kritik Prabowo.
Bagi Presiden, membiarkan praktik ini terus berlangsung sama dengan kelalaian pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Menutup arahannya, Prabowo menyerukan konsep Indonesia Incorporated. Semua elemen bangsa harus bahu-membahu. Ia menolak keras jika kekayaan alam hanya dinikmati segelintir orang.
“Rakyat masih banyak yang susah. Kita tidak bisa membiarkan segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia sendirian,” pungkasnya.
Pemerintah berjanji akan terus mengejar kesejahteraan yang merata, memastikan bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan sgelintir kecil elit korporasi.
