Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam Rapat Kabinet Paripurna, Senin (15/12). Ia secara khusus memberikan peringatan keras kepada para Dirut BUMN dan Himbara agar menyadari tanggung jawab mereka terhadap kepentingan nasional dan rakyat.
Presiden Prabowo menekankan bahwa sektor BUMN harus sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama yang memimpin BUMN, bahwa modal yang mereka kelola adalah milik rakyat.
“Saya ingatkan benar-benar, Dirut-Dirut Himbara. Kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, jangan saudara lalai,” tegas Prabowo.
Presiden mengindikasikan bahwa pemerintah kini memegang data lengkap terkait kinerja dan penggunaan dana oleh entitas-entitas tersebut.
Prabowo menyerukan konsep Indonesia Incorporated, mengajak seluruh elemen bangsa, dari semua tingkatan, untuk bahu-membahu dalam membangun kemakmuran bersama.
“Mari kita meraih kemakmuran bersama, tidak boleh segelintir menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menghitung dan memiliki data yang menunjukkan disparitas kekayaan yang harus segera diatasi.
Peringatan ini menjadi bagian dari penekanan menyeluruh Presiden Prabowo untuk memastikan semua entitas bisnis, baik swasta industri ekstraktif maupun BUMN, beroperasi sesuai amanat konstitusi.
Prabowo menutup dengan penegasan bahwa setiap pejabat yang lalai dan tidak menggunakan aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dianggap tidak pantas menjalankan pemerintahan.
