Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur harus selaras dengan penguatan swasembada pangan dan kedaulatan energi nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam pengarahan kepada seluruh kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Pertemuan ini dihadiri oleh 6 gubernur, 42 bupati dan wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Berdasarkan siaran pers Sekretariat Kabinet (Setkab), Presiden menginstruksikan agar kekayaan alam Papua dikelola secara optimal demi mendukung ketahanan nasional.
“Kita akan membantu saudara-saudara agar setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tutur Presiden Prabowo di hadapan para pimpinan daerah.
Usai pertemuan, kabar baik datang terkait alokasi fiskal. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyebut hasil pertemuan tersebut sebagai kado bagi masyarakat Papua. Hal ini merujuk pada komitmen Presiden untuk mengembalikan nilai Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sempat diproyeksikan menurun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa dana Otsus tahun 2025 sebesar Rp 12,69 triliun telah cair sepenuhnya. Namun, pagu anggaran untuk tahun 2026 sempat tercatat turun menjadi Rp 10 triliun. Menanggapi kegelisahan para kepala daerah, Presiden Prabowo berkomitmen mencari celah anggaran dari penghematan sektor lain di APBN 2026.
“Tahun depan kita coba, kalau ada penghematan di bidang lain, kita samakan kembali (nilainya) ya,” ujar Presiden yang disambut tepuk tangan riuh para hadirin.
Meski menjanjikan tambahan anggaran, Presiden memberikan catatan keras terkait akuntabilitas. Ia meminta para gubernur dan bupati benar-benar bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Salah satu poin penekanan adalah larangan penggunaan dana Otsus untuk perjalanan luar negeri yang tidak produktif.
“Saya minta gubernur dan bupati tanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus, meskipun alasannya studi banding. Bisa?” tegas Presiden yang dijawab dengan kesanggupan serentak oleh para kepala daerah.
Di luar urusan anggaran, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial. Presiden menginstruksikan percepatan pembangunan rumah sakit serta renovasi sekolah-sekolah di pelosok Papua. Selain itu, sektor pariwisata dan konektivitas akan terus ditingkatkan, dengan catatan adanya jaminan keamanan yang stabil.
“Pembangunan fisik harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang mendukung mobilitas ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Komite Eksekutif BP3OKP kini mengemban tugas untuk mengawal sinkronisasi kebijakan ini agar setiap rupiah dana Otsus dan program pembangunan dapat langsung menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput.
