Akun media sosial Presiden Prabowo kini menjadi tempat kritik netizen akibat ketimpangan realitas lapangan. Publik menilai pemerintah terjebak dalam isolasi informasi dan laporan yang hanya bersifat formalitas. Krisis penanganan bencana di Aceh menjadi titik api kekecewaan terhadap lambatnya kinerja birokrasi. Perilaku pejabat yang memamerkan kemewahan menciptakan “Panggung Simulakra” yang melukai rasa keadilan rakyat. Kini, kredibilitas Presiden sangat bergantung pada kemampuan mengendalikan integritas moral para pembantunya.

Dunia maya kini menjadi saksi sikap para pendukung Prabowo menuju kutub kritis. Ini adalah potret dari kepemimpinan yang terputus dari realitas lapangan. Presiden tampak berada dalam lingkaran yang tertutup, di mana informasi yang sampai kepadanya hanyalah laporan yang baik-baik saja, “Asal Bapak Senang”.

Reaksi keras netizen mulai dari kritik hingga caci maki di akun media sosial Presiden Prabowo. Sebuah bentuk protes terhadap panggung pencitraan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kesulitan hidup rakyat saat ini.

Jurnalis Media Indonesia, Abdul Kohar, dalam sebuah diskusi di kanal YouTube mengungkapkan bahwa masa transisi atau “bulan madu” sebuah pemerintahan idealnya hanya bertahan selama satu tahun. Periode tersebut dipandang sebagai ambang batas yang cukup bagi publik untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja kabinet. Saat ini, kelompok masyarakat sipil atau civil society mulai mendeteksi adanya deviasi kebijakan, sebuah perbelokan arah yang dianggap tidak lagi selaras dengan ekspektasi awal masyarakat.

Sentimen negatif ini paling tajam terekam dari suara masyarakat tentang Bencana Aceh di media sosial. Meski bencana telah melanda selama satu bulan, pemulihan pada aspek-aspek fundamental seperti ketersediaan listrik, akses air bersih, hingga penyediaan hunian sementara (huntara) masih berada dalam titik stagnan. Kondisi ini memicu pertanyaan besar di tengah publik mengenai efektivitas penanganan krisis di lapangan.

Lambatnya akselerasi pemulihan ini disinyalir berakar pada persoalan regulasi dan kebijakan. Masyarakat Aceh melihat adanya hambatan struktural berupa restriksi terhadap bantuan internasional serta belum adanya penetapan status bencana tersebut sebagai Bencana Nasional. Kebijakan yang cenderung tertutup ini dianggap sebagai faktor utama yang menghambat percepatan bantuan, yang pada akhirnya memperlebar jurang kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.

Antara Narasi Pejabat dan Panggung Simulakra

Kekecewaan publik yang luar biasa saat ini tidak tumbuh di ruang hampa. Kritik itu kian tereskalasi oleh rentetan pernyataan pejabat publik yang dinilai insensitif dan melukai sentimen kemanusiaan. Sebagai contoh, pernyataan Menteri Dalam Negeri yang cenderung mengecilkan signifikansi bantuan dari negara tetangga, Malaysia, dengan membandingkannya secara chauvinistik terhadap bantuan domestik.

Begitu pula dengan narasi dari figur publik seperti Dewi Persik. Ia meminta masyarakat untuk tidak berisik dengan dalih latar belakang militer Presiden, yang justru dianggap sebagai upaya pembungkaman aspirasi.

Kesenjangan informasi ini semakin nyata ketika jurnalis melakukan verifikasi faktual di lokasi bencana. Di saat para pejabat mengklaim bahwa situasi telah terkendali sepenuhnya, rekaman visual di lapangan justru memperlihatkan potret yang kontradiktif. Realitas yang ditemukan adalah keperihan yang belum terobati, warga yang masih terabaikan dan belum tersentuh bantuan yang layak. Di sini kita melihat adanya fatamorgana stabilitas yang dibangun oleh otoritas, sementara di akar rumput, penderitaan masih bersifat eksistensial.

Analisis mengenai mengapa Presiden Prabowo memikul beban kritik yang begitu deras ?. Hal itu bermuara pada perilaku orang-orang di lingkaran pemerintahannya. Fenomena ini tercermin jelas dalam kasus Zulkifli Hasan (Zulhas). Sebuah anomali di mana pada siang hari ia menampilkan citra populis dengan memanggul beras, namun di sore hari tertangkap kamera menikmati cerutu mewah. Para netizen dengan cepat membongkar kepalsuan tersebut, mengidentifikasi harga cerutu yang mencapai puluhan juta rupiah, sebuah angka yang sangat kontras dengan penderitaan rakyat yang dibantunya.

Abdul Komar mendefinisikan fenomena ini sebagai “Panggung Simulakra”. Saat ini, media sosial memproduksi empati secara artifisial melalui ruang digital. Layar gawai hanya menampilkan representasi semu yang menghilangkan substansi realitas aslinya. Pejabat publik lebih sibuk membangun estetika kepedulian daripada menyelesaikan akar permasalahan di lapangan. Akibatnya, masyarakat merasa terkhianati dan muak terhadap sandiwara politik yang kehilangan kompas moral.

Potret kontradiktif di lingkaran BUMN kian mempertegas jurang antara kerja nyata dan sekadar konten. Laporan jurnalis dari lapangan mengungkap sebuah anomali perilaku saat peninjauan bencana di Aceh.

Di satu sisi, seorang Komisaris BUMN hadir dengan gelar pasukan berjumlah kurang lebih dari 20 orang, lengkap dengan empat personel tim media sosial khusus hanya untuk mendokumentasikan setiap gerakannya.

Gerilya lapangan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjadi antitesis nyata bagi perilaku pejabat lainnya. Seorang pengemudi mobil sewaan memberikan kesaksian bahwa Simon turun ke titik bencana secara inkognito tanpa hiruk-pikuk publikasi. Selama lima hari, ia menyusuri wilayah terdampak hanya dengan pendampingan General Manager (GM) lokal dan seorang ajudan. Simon mengenakan kaos sederhana tanpa pengawalan protokoler yang kaku untuk menunjukkan gaya kepemimpinan organik. Ia fokus sepenuhnya pada identifikasi masalah dan percepatan solusi teknis daripada memuja citra digital.

Kontras gaya kepemimpinan ini menjadi sangat krusial, karena publik menilai Presiden melalui perilaku para pembantunya. Jika pejabat di level eksekutif mampu menunjukkan sikap yang incharge dan bersahaja seperti model kepemimpinan Simon, maka apresiasi publik akan mengalir secara natural. Sebaliknya, pejabat yang terjebak dalam narsisme birokrasi dan sibuk membangun panggung pencitraan akan membebani reputasi Presiden Prabowo.

Pada akhirnya, persepsi publik terhadap figur Presiden merupakan refleksi langsung dari integritas dan perilaku para pembantunya. Teori komunikasi politik menjelaskan bahwa perilaku setiap pejabat menentukan wajah sebuah pemerintahan, bukan hanya tindakan pucuk pimpinan.

Apresiasi masyarakat akan mengalir secara organik jika para pejabat menunjukkan cara kerja yang nyata dan tuntas seperti Direktur Utama Pertamina. Publik akan melihat adanya sinkronisasi antara visi Presiden dengan eksekusi di lapangan.

Namun, situasi menjadi sangat berisiko ketika pejabat dan pembantu  Presiden Prabowo di level bawah kehilangan kontrol etik dan manajerial. Disorientasi perilaku di tingkat bawah ini menciptakan celah yang lebar bagi munculnya kritik tajam. Kondisi ini kian diperparah oleh orang-orang yang merasa orang dekat Presiden Prabowo, di mana pernyataannya kerap diterjemahkan secara tidak tepat, atau dibela dengan retorika yang tidak logis. Pembelaan yang bersifat apologi dan lemah substansi justru kontraproduktif, karena masyarakat saat ini jauh lebih cerdas dalam membedakan antara solusi nyata dan sekadar pembelaan buta.

Inilah akar penyebab mengapa gelombang kritik bahkan hingga makian kian deras menghujam akun media sosial Presiden Parbowo Subianto. Rakyat tidak hanya menuntut kerja keras, tetapi juga konsistensi moral dari seluruh ekosistem pemerintahan. Tanpa adanya kontrol yang ketat terhadap perilaku dan komunikasi para pejabat di bawahnya, keberhasilan Presiden akan selalu dibayangi oleh sentimen negatif yang diciptakan oleh orang-orang di lingkarannya sendiri.