JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi secara terbuka isu ijazah palsu yang telah beredar luas selama kurang lebih empat tahun. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan ia memegang ijazah aslinya dan menilai polemik ini didorong oleh agenda politik besar untuk menurunkan reputasinya. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam wawancara khusus dengan Kompas TV malam ini
Jokowi mengungkapkan bahwa ia sengaja diam tidak banyak menanggapi isu tersebut karena dua alasan, pertama, sudah ada aduan yang ditujukan kepada Bareskrim. Kedua, ia merasa tuduhan ijazah palsu harus dibuktikan di ranah hukum.
“Kenapa, ijazahnya saya pegang. Tetapi tidak menyampaikan ke publik, karena pertama, ada aduan ke Bareskrim. Kedua, saya dituduh ijazah palsu. Menuduh itu harus membuktikan,” ujar Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa pengadilan adalah forum terbaik dan adil untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini. Menurutnya, meskipun pihak yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan keasliannya, hal itu kerap tidak dipercaya oleh pihak penuduh.
“Dan itu akan lebih baik, kalau pembuktiannya di pengadilan. Agar betul-betul kelihatan dan adil, Karena yang memutuskan di pengadilan,” tegasnya.
Ia khawatir, jika isu ini dibiarkan, tuduhan asal-asalan serupa dapat menimpa pejabat lain seperti menteri, gubernur, bupati, dan walikota.
“Kalau ada bukti, itu baik. Tapi jangan sampai mudah menuduh, memfitnah, dan mencemarkan nama seseorang,” tambah Jokowi.
Jokowi secara eksplisit menilai bahwa isu ijazah palsu ini memiliki agenda politik dan didorong oleh orang besar, dengan keinginan untuk doktrit dan menurunkan reputasi.
Jokowi menyayangkan waktu dan energi bangsa terbuang untuk urusan yang dianggapnya ringan. Ia menyerukan agar semua pihak seharusnya fokus pada kepentingan yang lebih besar di tengah masa ekstrem dan perubahan global.
“Mestinya dalam masa ekstrem seperti ini, harus konsentrasi untuk kepentingan negara ini. Menghadapi masa ekstrem dan perubahan. Jangan malah dipakai untuk urusan yang ringan seperti ini,” kritiknya.
Menutup pernyataannya, Jokowi mengingatkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi Indonesia saat ini dipandang baik oleh negara lain, termasuk pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo yang disebutnya masih tumbuh di atas 5 persen, baik pada kuartal pertama, kedua, maupun ketiga.
“Jangan sampai pandangan ini berubah,” pungkasnya, menegaskan bahwa fokus utama saat ini harus tetap pada pembangunan dan menjaga stabilitas nasional.
