Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menjadi sorotan netizen. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menuai polemik setelah sejumlah warga dan orang tua siswa mengeluhkan kualitas menu yang dianggap jauh dari standar anggaran sebesar Rp15.000 per porsi.
Kritik ini mencuat melalui di platform media sosial facebook, di mana warga membagikan foto-foto paket makanan yang diterima siswa di beberapa sekolah dengan narasi kekecewaan.
Di SD Negeri 10 Kendari, seorang warga bernama Farida Idha mengunggah foto menu MBG yang hanya berisi sepotong roti, satu buah salak, sebutir telur, dan susu kotak. Temuan serupa dilaporkan terjadi di SD Negeri 4 Batalaiworu, Kabupaten Muna.
Kondisi ini memicu skeptisisme netizen mengenai transparansi anggaran. Akun Ara Arzara dan Ali Usman Bholeasi, misalnya, melakukan estimasi mandiri dan menyebut bahwa secara fisik, nilai makanan tersebut diprediksi hanya berkisar Rp5.000.
“Kualitasnya tidak sampai Rp10.000. Lebih baik diuangkan saja jika paket yang diberikan hanya berupa kudapan (snack) ringan,” tulis akun Evi Kune dalam komentarnya.
Salah satu poin yang paling disoroti warga adalah perbedaan antara realita di lapangan dengan janji pemerintah pusat. Akun Al Fatih Al Hajar menyentil laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden yang sebelumnya menyebutkan menu akan berisi protein hewani seperti daging sapi atau ayam.
“Faktanya di lapangan hanya berisi telur dan tempe. Ini lebih terlihat seperti makanan ringan biasa daripada makanan utama yang bergizi tinggi dan mengenyangkan,” ungkapnya.
Kekecewaan warga juga mengarah pada dugaan adanya penyunatan anggaran oleh pihak pelaksana. Mengingat momentum pelaksanaan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, warga menyayangkan jika terjadi praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Bahkan, muncul seruan dari akun Alin Dharma yang mengajak pihak sekolah untuk sementara menolak pendistribusian MBG sebagai bentuk protes. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar pemerintah melakukan audit investigatif untuk melacak ke mana aliran dana yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan gizi anak sekolah tersebut.
Selain masalah kuantitas, faktor higienitas juga menjadi perhatian serius. Akun Yhana Asya Zayaa mengungkapkan kekhawatirannya akan risiko keracunan atau bahan pangan yang tidak segar jika dikelola secara asal-asalan.
Senada dengan hal itu, akun Nunung Ode membandingkan program ini dengan komoditas lokal. Menurutnya, membeli nasi kuning dari pedagang kaki lima seharga Rp10.000 justru jauh lebih menjamin rasa kenyang, keamanan pangan, dan kualitas rasa dibandingkan paket MBG yang diterima saat ini.
Netizen Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperbaiki pengawasan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
