Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sedikitnya delapan daerah sepanjang Juni 2026 memperlihatkan adanya kesamaan tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski diinisiasi oleh organisasi dan kampus yang berbeda, sebagian besar aksi menyoroti persoalan ekonomi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Polri, hingga isu militerisme di ruang sipil.

Berdasarkan rangkuman berbagai aksi mahasiswa di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Banyumas, Riau, Kendari, dan Makassar, terdapat pola tuntutan yang berulang dan menjadi perhatian utama gerakan mahasiswa.

Pelemahan Rupiah

Sedikitnya enam daerah, yakni Jakarta, Solo, Riau, Kendari, Makassar, dan Yogyakarta, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kondisi tersebut dipandang berdampak terhadap kenaikan harga barang dan meningkatnya beban hidup masyarakat.

Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM menjadi isu yang paling dominan. Dari delapan wilayah yang menggelar aksi, tujuh di antaranya memasukkan persoalan BBM sebagai tuntutan utama.

Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, dan daya beli masyarakat.

Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, justru menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak dipersoalkan mahasiswa.

Aksi di Jakarta, Semarang, Solo, Banyumas, Riau, dan Kendari sama-sama meminta evaluasi bahkan penghentian program tersebut. Mahasiswa menilai MBG berpotensi membebani keuangan negara dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Penolakan Revisi UU Polri dan Militerisme Sipil

Persoalan revisi Undang-Undang Polri juga menjadi perhatian luas. Mahasiswa di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Kendari, dan Makassar menyuarakan penolakan terhadap revisi tersebut.

Selain itu, sejumlah aksi di Jakarta, Banyumas, Yogyakarta, dan Kendari menolak perluasan peran militer di ranah sipil serta mendesak agar supremasi sipil tetap dijaga.

Tuntutan Khusus di Daerah

Selain isu nasional, beberapa daerah juga mengangkat persoalan lokal.

Mahasiswa Solo mendesak penyelesaian persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Sementara mahasiswa Yogyakarta menuntut pendidikan dan layanan kesehatan gratis, perlindungan pekerja ojek online, serta jaminan hak atas tanah dan ruang hidup.

Di Riau, mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan, kemiskinan, serta meminta evaluasi terhadap para menteri kabinet. Sedangkan mahasiswa Kendari menyerukan “Reformasi Jilid II” sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap jalannya pemerintahan.

Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya bahkan secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung secara hampir bersamaan di berbagai kota menunjukkan adanya konsolidasi isu di kalangan mahasiswa. Persoalan ekonomi, kenaikan BBM, pelemahan rupiah, serta kekhawatiran terhadap arah demokrasi menjadi tema dominan yang terus muncul dalam berbagai aksi.

Meski masing-masing daerah memiliki karakter dan isu lokal yang berbeda, tuntutan yang berulang memperlihatkan bahwa kritik terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi agenda bersama gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.