
Wakatobi bukan hanya tentang laut yang indah. Di balik gugusan pulau itu, ada perjuangan memastikan anak-anak Bajo memperoleh pendidikan yang setara
Pagi itu, laut Mola tampak tenang. Rumah-rumah panggung milik masyarakat Suku Bajo berdiri rapat di atas air, sementara perahu-perahu kayu bergoyang perlahan mengikuti ombak kecil yang masuk dari Laut Banda. Di sela aroma asin laut dan suara mesin perahu nelayan, anak-anak berseragam merah putih berjalan menuju sekolah.
Bagi mereka, hari pertama sekolah bukan sekadar dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hari Kamis, 16 Juli 2026, mereka menerima tamu yang jarang datang ke wilayah kepulauan paling ujung Sulawesi Tenggara.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, datang ingin memastikan satu hal yakni apakah program pendidikan pemerintah benar-benar sampai ke pulau-pulau yang selama ini lebih sering dipandang sebagai tujuan wisata dibandingkan ruang hidup ribuan anak Indonesia.
“Saya sudah lama ingin datang ke Wakatobi,” kata Fajar membuka kunjungannya.
Baginya, Wakatobi dikenal dunia karena taman lautnya. Namun di balik panorama bawah laut yang menjadi magnet penyelam internasional, terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar.
“Bagi kami, pendidikan tidak boleh berhenti karena jarak,” katanya.
Hari Pertama Sekolah
Kunjungan dimulai di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi.
Di halaman sekolah, ratusan siswa baru mengikuti MPLS Ramah. Tidak ada pidato panjang. Fajar memilih duduk bersama para siswa, bertanya tentang cita-cita mereka, mengajak berbicara mengenai pentingnya hidup sehat, hingga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sesekali suasana berubah menjadi riuh ketika sang wakil menteri ikut bernyanyi bersama para siswa.
Momen itu mungkin berlangsung singkat. Namun bagi anak-anak yang tinggal di gugusan pulau paling tenggara Sulawesi, kehadiran pejabat pusat menjadi pengalaman yang tidak setiap tahun mereka alami.
Di sekolah itu pula Fajar meninjau hasil revitalisasi gedung yang memperoleh bantuan pemerintah lebih dari Rp1 miliar melalui anggaran tahun 2025.
Baginya, membangun sekolah bukan sekadar mengecat dinding atau mengganti atap.
Yang lebih penting adalah memastikan ruang belajar yang layak melahirkan proses belajar yang berkualitas.
“Bangunan yang baik harus diikuti pembelajaran yang baik,” ujarnya.
Telepon yang Mengubah Suasana
Perjalanan kemudian berlanjut menuju Desa Mola Utara.
Di sinilah berdiri SD Maritim Mola dan SMP Maritim Mola, sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari komunitas Suku Bajo.
Masyarakat Bajo telah berabad-abad hidup berdampingan dengan laut. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang menjadikan laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan ruang budaya dan identitas.
Namun kehidupan di atas laut juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pendidikan.
Sebagian bangunan sekolah membutuhkan perbaikan.
Saat meninjau kondisi SD Maritim Mola, Fajar berhenti cukup lama memperhatikan ruang-ruang belajar.
Alih-alih hanya menerima laporan, ia mengeluarkan telepon genggamnya.
Di hadapan guru, kepala sekolah, dan para siswa yang masih mengikuti MPLS, ia menghubungi langsung Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad.
Percakapannya singkat.
Intinya satu yakni percepat revitalisasi sekolah.
Telepon itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit.
Namun di mata para guru dan warga sekolah, momen tersebut menjadi simbol bahwa persoalan mereka benar-benar sampai ke pengambil keputusan di Jakarta.
Respons spontan itu langsung disambut tepuk tangan.
Harapan yang selama ini hanya disampaikan melalui proposal kini terdengar langsung melalui sambungan telepon.

Anak Laut, Hak yang Sama Untuk Mendapatkan Pendidikan
Bagi Fajar, pendidikan di wilayah kepulauan tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah daratan.
Karakter masyarakat pesisir, budaya maritim, serta tantangan geografis membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Hal itu terutama berlaku bagi masyarakat Suku Bajo.
“Anak-anak Suku Bajo memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” katanya.
Menurut dia, pendidikan harus mampu menghargai budaya lokal tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
Anak-anak tetap perlu mengenal akar budaya mereka sebagai masyarakat laut, sekaligus memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka bersaing di masa depan.
“Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak Indonesia tertinggal hanya karena kondisi geografisnya.”
Pernyataan itu menjadi pesan utama kunjungannya.
Bahwa keadilan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan sekolah di kota-kota besar.
Ia harus hadir hingga pulau-pulau kecil yang dipisahkan laut.
Di Balik Keindahan Wakatobi
Perjalanan Fajar berakhir di SMA Muhammadiyah 1 Wakatobi.
Sekolah itu sebelumnya menerima bantuan revitalisasi senilai Rp1,5 miliar dan telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Fajar menyusuri ruang-ruang kelas yang telah diperbaiki.
Baginya, pembangunan fisik hanyalah permulaan.
Mutu guru, proses belajar, dan kesempatan melanjutkan pendidikan tetap menjadi pekerjaan rumah yang jauh lebih besar.
Di sela kunjungan itu, Nurdin, tokoh masyarakat Suku Bajo sekaligus pengurus Sekolah Maritim Mola, menyampaikan harapannya.
Menurut dia, kehadiran wakil menteri bukan sekadar kunjungan kerja.
Bagi masyarakat kepulauan, itu adalah tanda bahwa pemerintah mengingat mereka.
“Anak-anak semakin bersemangat mengikuti MPLS karena merasa diperhatikan langsung oleh pemerintah,” katanya.
Ia berharap perhatian terhadap pendidikan masyarakat Bajo tidak berhenti setelah kunjungan tersebut usai.
Di penghujung kunjungannya, Fajar memandang Wakatobi dari perspektif yang berbeda.
Selama ini dunia mengenal daerah itu melalui gugusan terumbu karang dan kekayaan lautnya.
Namun menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam.
Ia ingin suatu hari nanti Wakatobi juga dikenal karena kualitas sumber daya manusianya.
Karena anak-anak yang tumbuh di atas rumah panggung, yang setiap pagi menyeberangi laut menuju sekolah, mampu bersaing dengan siapa pun.
“Wakatobi telah dikenal dunia karena keindahan lautnya,” kata Fajar.
“Kini tugas kita memastikan anak-anak Wakatobi juga dikenal karena kecerdasan, karakter, dan prestasinya.”
Di kampung-kampung laut Suku Bajo, harapan itu mungkin memang tidak datang bersama ombak.
Ia datang melalui ruang kelas yang diperbaiki, guru yang tetap mengajar di pulau-pulau kecil, dan sebuah panggilan telepon yang menghubungkan sekolah sederhana di tepi laut dengan meja pengambil kebijakan di ibu kota.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah kepulauan. Dalam perjalanan kerjanya di Wakatobi, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, Bupati Wakatobi H. Haliana, S.E., Wakil Bupati Wakatobi Safia Wualo, jajaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi, serta para pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen Sulawesi Tenggara.