Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi usulan pengalihan anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan bencana. Usulan tersebut sebelumnya muncul dari sejumlah Anggota DPR RI menyusul bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Pihak BGN menegaskan bahwa stabilitas anggaran program prioritas nasional tidak boleh terganggu. Anggota dewan sempat mengusulkan pergeseran dana MBG guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan logistik di daerah terdampak bencana. Namun, BGN menilai langkah tersebut tidak diperlukan karena dana darurat nasional sudah mencukupi.

Kepala BGN melalui perwakilannya Ari Supit menekankan bahwa kebijakan fiskal besar merupakan domain eksekutif. Keputusan perubahan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan. BGN tidak memiliki otoritas untuk mengalihkan dana tanpa mandat langsung dari kepala negara.

“Tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG,” ujar Purbaya, melalui rilis yang disebarkan Humas BGN, Ari Supit

Menurutnya, kebutuhan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran tersendiri. Anggaran MBG telah dikunci untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia tetap berjalan sesuai target.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana cadangan bencana. Total anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatera telah tersedia sebesar Rp60 triliun. Angka ini dinilai lebih dari cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan darurat dan pemulihan tanpa harus menyentuh dana MBG.

“Anggaran penanganan bencana di Sumatera telah tersedia dan mencukupi,” tegas Purbaya.

Dana Rp60 triliun tersebut mencakup evakuasi, bantuan logistik, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak. Dengan ketersediaan dana tersebut, tidak ada urgensi untuk melakukan pemotongan pada program gizi nasional.

Pemerintah berkomitmen agar penanganan bencana dan program penguatan SDM berjalan beriringan. Program MBG dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh tertunda oleh situasi krisis musiman. BGN memastikan bahwa kedua kebutuhan tersebut memiliki jalur pendanaan masing-masing yang sudah terencana.

Bencana banjir dan longsor di Sumatera memang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Namun, penggunaan dana gizi untuk bencana justru dikhawatirkan akan menciptakan masalah baru di sektor kesehatan masyarakat. Fokus BGN saat ini adalah menjaga agar distribusi makanan tetap lancar, termasuk di wilayah bencana.

Badan Gizi Nasional akan tetap menjalankan mandatnya secara penuh tanpa pengurangan skala program. Sinergi antar-lembaga akan terus diperkuat untuk memastikan pemulihan Sumatera berjalan cepat dan tepat sasaran.