JAKARTA – Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru periode 2017-2021, Tantowi Yahya, menilai sektor pariwisata sudah saatnya ditempatkan sebagai agenda strategis Presiden karena memiliki kemampuan besar dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan devisa, serta menggerakkan ekonomi desa dan UMKM.

Menurut Ketua Umum Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung tersebut, pariwisata tidak lagi dapat dipandang sebagai sektor pelengkap yang hanya berkaitan dengan kegiatan liburan atau tingkat hunian hotel.

“Pariwisata adalah ekosistem ekonomi yang menyambungkan pendidikan, tenaga kerja, investasi, transportasi, kuliner, budaya, desa, teknologi, diplomasi, hingga devisa,” ujar Tantowi dalam tulisannya berjudul Menjadikan Pariwisata sebagai Agenda Strategis Presiden: Devisa, Lapangan Kerja, dan Kebangkitan Desa Wisata.

Presiden Komisaris Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali itu menilai, di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan penyerapan tenaga kerja bagi generasi muda, sektor pariwisata memiliki daya serap yang sangat besar.

Hal tersebut, kata dia, tercermin dari pelaksanaan International Hospitality and Tourism Grand Recruitment IKA NHI 2026 di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada 8-9 Juni 2026 yang mampu membuka lebih dari 6.000 peluang kerja.

“Ini bukan teori, tetapi fakta di lapangan. Anak-anak muda datang dengan harapan, industri hadir dengan kebutuhan, dan kampus menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya,” katanya.

Pariwisata Punya Efek Berganda

Tantowi menjelaskan, keunggulan utama sektor pariwisata terletak pada efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus.

Kedatangan wisatawan tidak hanya menguntungkan industri perhotelan, tetapi juga menghidupkan restoran, transportasi lokal, petani, nelayan, seniman, pelaku UMKM, hingga pengelola homestay dan desa wisata.

Karena itu, menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang sangat demokratis karena manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Jika dikelola dengan baik, pariwisata dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang membawa uang dari kota ke desa dan dari pasar global ke rumah tangga lokal,” ujarnya.

Tantowi mengusulkan lahirnya agenda nasional baru bertajuk “Tourism for Jobs, Devisa, and Villages” yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan penguatan ekonomi desa.

Ia menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain:

1. Menyusun Grand Design Tenaga Kerja Pariwisata Nasional;
2. Meningkatkan kapasitas desa wisata agar menjadi mesin ekonomi lokal;
3. Memberikan insentif bagi industri yang menyerap banyak tenaga kerja pariwisata;
4. Memperkuat diplomasi pariwisata Indonesia di luar negeri;
5. Membangun Tourism Data Command Center berbasis data real time;
6. Mempercepat pembangunan konektivitas menuju destinasi dan desa wisata;
7. Menjadikan berbagai event sebagai penggerak utama kunjungan wisata.

Menurut Tantowi, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan alam, budaya, kuliner, serta sumber daya manusia di bidang hospitality yang telah diakui dunia.

“Indonesia adalah negara yang terlalu indah untuk tidak dijadikan kekuatan ekonomi. Indonesia memiliki semua modal untuk menjadikan tourism sebagai jalan masuk devisa, jalan keluar pengangguran, dan jalan kebangkitan desa,” tegasnya.

Ia pun menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian semata, melainkan harus menjadi agenda lintas sektor yang melibatkan bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perhubungan, UMKM, investasi, hingga pemerintah daerah.

“Bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai seremoni, tetapi sebagai agenda strategis Presiden untuk pekerjaan, devisa, dan masa depan Indonesia,” pungkasnya.