JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program hilirisasi nasional, ketahanan energi, hingga stabilitas pasokan listrik di Indonesia.

Usai rapat, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden menerima laporan terkait capaian hilirisasi, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Menurut Bahlil, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan Antam telah rampung dan dijadwalkan akan diresmikan pada akhir Juli 2026.

“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden untuk mengevaluasi program hilirisasi. Kami melaporkan bahwa program hilirisasi ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga meminta laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi aman dengan cadangan yang berada di atas batas minimum.

Bahlil menjelaskan bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini rata-rata berada di atas 20 hari, sehingga dinilai cukup untuk menjaga kebutuhan energi nasional dalam jangka pendek.

Dalam rapat tersebut, perhatian Presiden juga tertuju pada pelayanan kelistrikan nasional. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik, termasuk ketersediaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit.

Bahlil mengungkapkan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar antara 180 hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah diteken PLN mencapai 134 juta ton.

Menurutnya, persoalan utama bukan pada volume pasokan, melainkan kebutuhan batu bara dengan kalori menengah yang diperlukan PLN untuk proses pencampuran (blending) guna menjaga efisiensi operasional pembangkit.

Karena itu, pemerintah turun tangan membantu PLN memastikan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi agar tidak mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.

“Kami sudah memastikan tidak ada masalah. Pemerintah membantu PLN agar pelayanan listrik tetap berjalan dengan baik,” kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga meminta PLN segera melakukan pemeliharaan (maintenance) terhadap infrastruktur kelistrikan guna meningkatkan keandalan sistem dan meminimalkan potensi gangguan pasokan.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian ESDM membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.

Bahlil mengatakan langkah tersebut dilakukan agar persoalan pasokan batu bara yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik tidak kembali terulang di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada seluruh kementerian terkait agar segera mengambil langkah-langkah terukur guna menjamin pelayanan listrik nasional tetap andal.

“Arahan Bapak Presiden adalah segera memastikan langkah-langkah percepatan yang terukur agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini,” ujar Bahlil.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mempercepat hilirisasi industri nasional, memperkuat ketahanan energi, dan memastikan ketersediaan listrik yang andal sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi Indonesia ke depan.