Lampung – Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menanggapi kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung merupakan bagian dari strategi politik menuju Pemilu 2029.

Sebelumnya, politikus PDIP Guntur Romli menyebut blusukan Jokowi di Lampung bertujuan menyiapkan masa depan politik putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, serta memperkuat PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep.

“Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi. Dan meloloskan PSI yang diketuai oleh Kaesang. Semua demi masa depan anak-anaknya, Jokowi harus kerja keras,” kata Guntur, Jumat (26/6).

Menanggapi hal tersebut, Bestari Barus menegaskan kehadiran Jokowi di Lampung semata untuk memenuhi kerinduan masyarakat sekaligus memberikan semangat kepada kader PSI di daerah.

“Jokowi hadir memenuhi harapan masyarakat yang rindu terhadap beliau. Kedua, kami dari PSI memang mengagendakan kegiatan untuk memberikan semangat kepada DPD. Tadi ada sekitar seribuan kader yang hadir, begitu juga saat kegiatan di Mesuji dan Tulang Bawang,” ujar Bestari.

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi internal PSI yang dilakukan di berbagai daerah.

Bestari juga menilai tudingan adanya skenario politik di balik kegiatan tersebut tidak berdasar. Ia mengingatkan bahwa partai politik yang belum memiliki kursi di DPR RI tetap diwajibkan mengikuti proses verifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu.

“Kalau ada yang menganggap ini rekayasa politik tertentu, itu tidak tepat. Partai yang belum lolos ke Senayan memang wajib mengikuti verifikasi. Ini bagian dari proses politik yang diatur undang-undang,” katanya.

Ia menambahkan, Jokowi diposisikan sebagai sosok yang mampu membangkitkan semangat kader PSI di berbagai daerah karena rekam jejaknya dalam memenangkan kontestasi politik.

Bestari juga menanggapi anggapan bahwa Jokowi sedang berupaya menarik kader dari partai lain untuk bergabung ke PSI.

“Hari ini Jokowi sudah bersama PSI, tidak lagi di partai sebelah. Kalau kemudian ada yang mencurigai beliau mengambil kader mereka, itu hak setiap orang untuk berpartai tanpa pemaksaan,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Bestari juga melontarkan kritik keras kepada pihak yang terus mempersoalkan langkah politik Jokowi. Ia menyebut perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, dan menentukan pilihan politiknya. Itu dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Bestari menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa fokus PSI saat ini adalah memperkuat konsolidasi organisasi di daerah dan mempersiapkan partai menghadapi agenda politik mendatang.