Sulawesi Tenggara terdiri dari 16 kabupaten/kota berada di wilayah pesisir. Di atas laut, ribuan nelayan menggantungkan hidup, sementara di bawah permukaannya tersimpan potensi ekonomi yang menjadi salah satu kekuatan daerah. Karena itu, ketika Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di Jakarta. Ia membawa harapan agar potensi maritim Sultra mendapat ruang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Rakornas yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2–3 Juli 2026 itu menjadi forum strategis mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyatukan langkah memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

Gubernur ASR hadir bersama para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara serta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kabupaten/kota. Kehadiran lengkap tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan kelautan dengan agenda nasional.

Mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan”, Rakornas tahun ini menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan Indonesia.

Dalam forum tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan membuka rangkaian kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan pidato Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Keduanya menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi pusat dan daerah guna mempercepat swasembada pangan melalui optimalisasi produksi ikan dan garam nasional.

Namun, Rakornas kali ini tidak berhenti pada penyampaian arah kebijakan. Berbagai kementerian dan lembaga turut duduk bersama membahas langkah konkret pelaksanaan program di daerah. Mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kejaksaan Agung, BPKP, hingga jajaran pimpinan KKP ikut terlibat dalam diskusi lintas sektor.

Berbagai isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penguatan tata kelola perikanan tangkap, pengembangan budidaya, pembangunan sektor pergaraman, hingga pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Penguatan armada dan sarana penangkapan ikan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan nilai tambah hasil laut melalui industri pengolahan, hingga pemberdayaan nelayan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus didorong pemerintah daerah.

Di sisi lain, potensi kawasan pesisir Sulawesi Tenggara juga dinilai memiliki peluang besar untuk mendukung program nasional, termasuk pengembangan kawasan ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada hari kedua Rakornas, pembahasan dilanjutkan melalui sejumlah desk teknis, seperti Desk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desk Budidaya Tematik KNMP, Desk Pergaraman, hingga Desk Rehabilitasi Bencana Sumatera.

Melalui forum-forum tersebut, pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan, tantangan, sekaligus usulan program yang akan disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama sebagai dasar percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional.

Provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung perikanan di kawasan timur Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi maritim nasional. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nelayan, memperkuat industri pengolahan hasil laut, sekaligus menopang target swasembada pangan nasional.