Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sorue Jaya tampak seperti pusat ekonomi pesisir yang siap beroperasi. Bangunan-bangunan baru berdiri rapi menghadap laut, lengkap dengan cold storage, pabrik es, gudang logistik, dan deretan gerai usaha. Namun di balik kemegahan bangunan itu, kawasan tersebut masih sunyi. Enam bulan setelah pembangunan selesai, sebagian besar fasilitas belum dimanfaatkan. Penelusuran kami menemukan bahwa persoalannya bukan sekadar bangunan infrastruktur fisik, melainkan tantangan modal kerja, operasional, dan keberlanjutan usaha koperasi nelayan.
Minggu sore, 5 Juli 2026. Jarum jam menunjukkan pukul 16.00 WITA ketika kami meninggalkan Kota Kendari menuju Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Langit tampak cerah. Angin laut mulai berembus pelan, mengiringi perjalanan sekitar 20 kilometer menuju Desa Sorue Jaya.
Perjalanan dengan sepeda motor hanya membutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit. Jalan beraspal yang membelah kawasan pesisir membawa kami melewati pinggi laut, tambak, hutan mangrove, serta perkampungan nelayan yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari laut.
Di sepanjang perjalanan, tidak sulit membayangkan mengapa pemerintah memilih Sorue Jaya sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Desa ini berada di kawasan pesisir yang kaya hasil tangkapan ikan. Hampir setiap rumah memiliki perahu, jaring, dan perlengkapan melaut. Sebagian besar penduduknya hidup sebagai nelayan tradisional.
Sebuah papan nama berukuran besar bertuliskan Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya menyambut setiap orang yang memasuki kawasan tersebut.
Di sebelah kanan berdiri pos keamanan. Tidak terlihat petugas berjaga. Jalan beton yang lebar mengarah ke pusat kawasan, seolah mengundang siapa saja untuk masuk melihat berbagai fasilitas yang telah dibangun.
Pandangan pertama memberikan kesan yang mengagumkan.
Bangunan-bangunan baru berdiri rapi dengan desain seragam. Catnya masih terlihat bersih. Hampir tidak ada tanda-tanda bangunan itu telah lama digunakan.
Di sisi kiri jalan berdiri gudang logistik, balai nelayan, gedung pembekuan ikan dan cold storage, pabrik es portabel, balai pelatihan, hingga fasilitas toilet umum.
Semakin mendekati bibir pantai, kawasan itu terlihat semakin luas.
Shelter docking perahu, tempat perbaikan jaring, area pendaratan ikan, serta deretan gerai UMKM berjejer menghadap laut. Gerai-gerai tersebut dibangun dalam dua tipe, yaitu Gerai Kuliner Tipe A dan Gerai Kuliner Tipe B.
Jika dihitung secara keseluruhan, terdapat sekitar 26 bangunan yang disiapkan untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
Sekilas, kawasan ini menyerupai sentra perikanan modern yang siap beroperasi. Tetapi kesan itu hanya bertahan beberapa menit.
Semakin lama berada di lokasi, suasana yang kami rasakan justru semakin sunyi.
Tidak ada suara mesin pembuat es, dan bongkar muat ikan, serta nelayan yang mengangkut hasil tangkapan.
Gerai-gerai UMKM masih kosong dan tertutup rapat. Balai nelayan tampak kosong. Gudang logistik belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas.
Di pelataran kawasan, hanya angin laut yang sesekali menggoyangkan pepohonan muda setinggi sekitar 80 sentimeter yang baru ditanam. Pohon-pohon itu menjadi penanda bahwa pembangunan kawasan ini memang belum lama selesai.
Seluruh kompleks berdiri di atas lahan reklamasi atau timbunan laut seluas kurang lebih dua hektare. Dari sisi fisik, kawasan ini tampak selesai. Namun dari sisi fungsi, kehidupan ekonomi yang diharapkan belum benar-benar hadir.
Di tengah kesunyian itu, kami bertemu seorang perempuan yang sedang melintas. Namanya Tini (35 tahun). Ia merupakan warga Desa Sorue yang sehari-hari tinggal tidak jauh dari kawasan tersebut.
Ketika ditanya sejak kapan bangunan-bangunan itu selesai dibangun, ia menjawab tanpa ragu.
“Bangunan ini sebenarnya sudah selesai sejak Januari 2026. Tapi sampai sekarang kami juga tidak tahu kenapa belum difungsikan,” ujarnya.
Jawaban singkat itu justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika pembangunan telah rampung sejak awal tahun, mengapa enam bulan kemudian sebagian besar fasilitas masih belum dimanfaatkan ?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kami menyusuri setiap sudut kawasan.
Ironisnya, di luar kawasan tersebut, para nelayan dari desa lain di Soropia tetap melaut seperti biasa. Mereka masih menjual hasil tangkapan melalui jalur perdagangan yang selama ini mereka gunakan.
Temuan pertama di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya memperlihatkan sebuah kontras yang mencolok. Negara telah menghadirkan infrastruktur dengan nilai investasi kurang lebih 30 miliar rupiah. Bangunan berdiri megah, fasilitas tampak lengkap, dan seluruh kawasan terlihat siap digunakan.
Namun hingga awal Juli 2026, 6 bulan paska pembangunan, denyut ekonomi yang seharusnya menghidupkan kawasan itu belum sepenuhnya terdengar.
Baca juga : Sultra Miliki Lima Kampung Nelayan Merah Putih, Tiga Lokasi Baru Disiapkan di Kota Kendari
Bangunan Sudah Berdiri, Tetapi Modal Usaha dari Anggota Koperasi Kecil
Senin sore, 6 Juli 2026, kami kembali memasuki kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya. Berbeda dengan sehari sebelumnya yang nyaris tanpa aktivitas, kali ini satu bangunan di sisi kiri jalan utama tampak lebih hidup.
Puluhan orang terlihat berkumpul di depan gedung. Sebagian berbincang sambil menunggu giliran, sebagian lainnya keluar masuk ruangan membawa berkas administrasi. Dari seluruh kompleks yang terdiri atas 26 bangunan, hanya gedung itu yang memperlihatkan tanda-tanda kehidupan.
Bangunan tersebut merupakan kantor Koperasi Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya.
Setelah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan, kami dipersilakan masuk. Di dalam ruangan, empat orang staf koperasi terlihat sibuk menghitung iuran anggota dan mencatat transaksi keuangan. Di sudut ruangan, beberapa pengurus berdiskusi mengenai jadwal penerimaan hasil tangkapan nelayan.
Ketua Koperasi Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya, Musyair, sesekali memberikan arahan kepada pengurus sebelum akhirnya meluangkan waktu untuk berbincang.
Berbeda dengan kesan megah yang terlihat dari luar kawasan, pembicaraan di dalam kantor koperasi justru memperlihatkan kenyataan lain. Persoalan yang dihadapi bukan lagi soal pembangunan gedung, melainkan bagaimana menghidupkan seluruh fasilitas yang telah selesai dibangun.
Menurut Musyair, koperasi saat ini hanya mengandalkan iuran anggota sebagai modal awal menjalankan usaha.
“Uang iuran anggota hanya sekitar Rp10 juta sampai Rp15 juta. Dana itu yang kami putar untuk menjalankan kegiatan koperasi,” ujarnya.
Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan operasional kawasan yang telah dilengkapi berbagai fasilitas modern. Salah satu beban terbesar adalah biaya listrik untuk mengoperasikan cold storage dan pabrik es.
“Sedangkan pembayaran listrik untuk cold storage dan pabrik es mencapai sekitar Rp20 juta setiap bulan.”
Besarnya biaya listrik menjadi persoalan yang tidak bisa dihindari. Mesin pendingin harus menyala terus-menerus agar kualitas ikan tetap terjaga. Ketika listrik berhenti, seluruh stok ikan yang disimpan berpotensi rusak dalam waktu singkat.
Hingga saat ini, biaya listrik tersebut masih ditanggung pemerintah. Namun Musyair mengaku bantuan itu bersifat sementara.
“Untungnya biaya listrik masih ditanggung negara. Kalau bantuan itu sudah selesai, koperasi yang harus menanggung sendiri. Itu yang menjadi kekhawatiran kami, karena kemampuan keuangan koperasi masih sangat terbatas.”
Bagi pengurus koperasi, persoalan ini menjadi dilema. Di satu sisi pemerintah telah membangun fasilitas penyimpanan ikan berkapasitas besar, tetapi di sisi lain koperasi belum memiliki kemampuan finansial untuk membiayai operasionalnya secara mandiri.
Persoalan lain muncul dari sisi permodalan. Selama ini, pemerintah desa menjadi salah satu sumber dukungan modal bagi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Namun kini ruang tersebut semakin terbatas.
Musyair menjelaskan, perubahan kebijakan anggaran membuat dana desa tidak lagi leluasa digunakan sebagai tambahan modal usaha koperasi.
“Dana desa yang biasanya bisa diandalkan sebagai tambahan modal sekarang sudah tidak bisa lagi. Sebagian besar anggarannya dialihkan untuk pembangunan gerai koperasi.”
Kondisi tersebut membuat koperasi harus bertahan dengan modal yang sangat terbatas, sementara biaya operasional terus berjalan.
Meski demikian, Musyair menolak jika disebut koperasi tidak bekerja. Menurutnya, para pengurus justru sedang berusaha membuktikan bahwa fasilitas pemerintah tersebut bisa dimanfaatkan.
“Kami sudah menjalankan koperasi ini. Pabrik es dan cold storage sudah beroperasi dengan mempekerjakan sekitar 20 orang karyawan perempuan yang merupakan anggota koperasi. Mereka dibagi menjadi empat kelompok kerja, masing-masing lima orang, sehingga aktivitas di sini sudah mulai berjalan.”
Keterangan itu sekaligus menjelaskan mengapa hanya satu bangunan yang tampak hidup ketika kami datang. Aktivitas koperasi memang telah dimulai, tetapi masih terbatas pada unit usaha yang dianggap paling mendesak, yakni pabrik es dan cold storage.
Baca juga : Andi Sumangerukka Bawa Harapan Nelayan Sultra ke Rakornas Kementerian Kelautan Perikanan 2026
Ketika Modal Tertahan, Roda Ekonomi Ikut Melambat
Dari luar, persoalan Kampung Nelayan Merah Putih tampak sederhana, puluhan bangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Namun setelah menelusuri aktivitas koperasi, persoalan yang muncul ternyata jauh lebih kompleks. Masalah utamanya bukan sekadar kekurangan modal, melainkan terhambatnya perputaran uang dalam bisnis perikanan.
Musyair, menjelaskan bahwa koperasi pada dasarnya berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pasar. Setiap hari, koperasi harus menyiapkan uang tunai untuk membeli hasil tangkapan nelayan. Ikan kemudian disortir, disimpan di cold storage, atau dibekukan sebelum dipasarkan kepada pembeli.
Model usaha seperti itu membutuhkan arus kas yang sehat. Modal harus terus berputar dari pembelian ikan, penyimpanan, penjualan, hingga pembayaran dari pembeli. Ketika salah satu mata rantai terlambat, seluruh aktivitas koperasi ikut terganggu.
“Repotnya juga, dalam bisnis perikanan ini kami menyimpan berbagai jenis ikan, termasuk gurita. Untuk gurita memang pembelinya jelas, langsung masuk ke PPS Kendari. Tetapi untuk ikan beku, biasanya dibeli oleh pedagang lain dengan sistem pembayaran belakangan. Akibatnya uang pembayaran belum masuk, sementara modal kami sudah keluar. Modal jadi tertahan dan usaha akhirnya tersendat,” jelas Musyair.
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan yang dihadapi banyak koperasi perikanan. Koperasi harus membayar hasil tangkapan nelayan secara tunai agar nelayan tetap memiliki penghasilan harian. Sebaliknya, pembeli ikan beku sering menggunakan sistem pembayaran tempo atau pembayaran setelah barang terjual. Selisih waktu inilah yang membuat modal koperasi tertahan dalam bentuk piutang.
Akibatnya, koperasi kesulitan membeli hasil tangkapan berikutnya meskipun permintaan ikan masih ada.
Di saat arus kas belum kembali, biaya operasional terus berjalan. Mesin pendingin di cold storage harus tetap menyala selama 24 jam untuk menjaga mutu ikan. Pabrik es juga harus beroperasi agar mampu memenuhi kebutuhan nelayan yang akan melaut. Semua itu membutuhkan biaya listrik yang tidak sedikit.
Musyair mengungkapkan, jaringan usaha koperasi sebenarnya terus berkembang. Anggota koperasi kini tidak hanya berasal dari Desa Sorue Jaya, tetapi juga dari desa-desa penghasil ikan di Kecamatan Soropia, seperti Desa Saponda dan Desa Bajoe dll. Para nelayan datang membawa hasil tangkapan sekaligus membeli es sebagai kebutuhan utama sebelum melaut maupun saat mengangkut ikan.
“Anggota koperasi kami sudah banyak, dari berbagai desa penghasil ikan di Soropia seperti Saponda dan Desa Bajoe di sekitar Sorue Jaya. Mereka biasa menyetor ikan ke sini sekaligus membeli es” katanya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan koperasi bukan pada minimnya pasokan ikan maupun jumlah anggota. Aktivitas ekonomi mulai terbentuk, tetapi kemampuan keuangan koperasi belum cukup kuat untuk menopang biaya operasional yang relatif besar.
Sebagai jalan keluar, koperasi pernah diarahkan untuk mengakses pembiayaan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Harapannya, tambahan modal dapat memperkuat perputaran usaha.
Namun dalam praktiknya, proses tersebut tidak semudah yang dibayangkan.
“Koperasi memang disuruh mengakses dana permodalan di Bank Himbara. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Beberapa pengurus koperasi masih memiliki pinjaman di bank dan tercatat dalam riwayat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kondisi itu membuat pengajuan pinjaman modal sering terkendala,” ujar Musyair.
Dari hasil penelusuran ini, terlihat bahwa tantangan terbesar Kampung Nelayan Merah Putih bukan lagi pembangunan fisik, melainkan keberlanjutan model bisnisnya. Infrastruktur yang telah tersedia memerlukan modal kerja yang cukup, sistem pemasaran yang mampu mempercepat pembayaran, serta pembiayaan yang dapat diakses sesuai karakter usaha perikanan.
Tanpa tiga unsur tersebut, bangunan yang telah selesai dibangun akan sulit berfungsi secara maksimal.
Baca juga : Jaelani Dorong KKP Realisasikan Kampung Nelayan di 16 Daerah Sulawesi Tenggara
Siap Diresmikan, Tetapi Apakah Sudah Siap Beroperasi?
Menjelang malam, aktivitas di kantor Koperasi Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya mulai berangsur sepi. Para anggota satu per satu meninggalkan ruangan, sementara beberapa pengurus masih menyelesaikan administrasi keuangan.
Di luar kantor, pemandangan tidak banyak berubah. Puluhan bangunan yang berdiri di sepanjang kawasan tetap tampak lengang. Sebagian pintu masih tertutup. Area gerai UMKM belum dipenuhi pedagang. Shelter pendaratan ikan belum ramai oleh nelayan. Hanya kantor koperasi yang memperlihatkan tanda-tanda kehidupan.
Di tengah suasana itulah muncul satu pertanyaan, Apakah Kampung Nelayan Merah Putih sudah benar-benar siap diresmikan sebagai pusat ekonomi masyarakat pesisir?
Musyair memilih menjawab pertanyaan itu dengan optimistis. Ia berharap peresmian yang direncanakan berlangsung pada 17 Agustus 2026 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menjadi awal bergeraknya seluruh aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Semoga setelah diresmikan tanggal 17 Agustus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kawasan ini sudah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Optimisme itu lahir, karena selama beberapa bulan terakhir, koperasi telah mulai membangun jaringan pemasok ikan, mengoperasikan cold storage dan pabrik es secara terbatas, serta melibatkan anggota koperasi sebagai tenaga kerja.
Namun Musyair juga menyadari bahwa peresmian sebuah kawasan tidak otomatis menyelesaikan persoalan operasional.
Ketika kami tanya mengenai kemungkinan pemerintah memberikan tambahan modal usaha sebesar Rp1 miliar, ia justru menilai angka tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil koperasi.
“Terlalu besar juga kalau Rp1 miliar. Setelah kami hitung kebutuhan operasional dan perputaran hasil tangkapan nelayan, koperasi hanya membutuhkan sekitar Rp500 juta sebagai modal awal. Itu pun pinjaman yang harus kami kembalikan kepada bank. Menurut kami, Rp500 juta sudah cukup untuk memulai usaha ini.”
Koperasi tidak sekadar mengajukan angka, melainkan mengacu pada perhitungan kebutuhan modal kerja riil. Dana tersebut dibutuhkan untuk membeli hasil tangkapan nelayan secara tunai, menjaga ketersediaan stok ikan, membiayai operasional pabrik es dan cold storage, serta memastikan arus kas tetap berjalan sampai pembayaran dari pembeli diterima.
Bangunan, mesin, dan fasilitas utama telah tersedia. Yang diperlukan sekarang adalah kemampuan untuk menggerakkan seluruh aset tersebut agar menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Potensi kawasan ini sebenarnya tidak kecil. Kecamatan Soropia berada di kawasan pesisir yang dikenal sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Kabupaten Konawe. Selain melayani nelayan setempat, koperasi telah menerima pasokan hasil tangkapan dari desa-desa sekitar. Peluang membangun rantai pasok perikanan yang lebih terintegrasi, mulai dari pendaratan ikan, penyimpanan dingin, penyediaan es, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran produk.
Di luar sektor perikanan, keberadaan gerai pengolahan ikan, gerai pemasaran produk, gerai sembako, layanan jasa keuangan, apotek, dan unit usaha lainnya juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir apabila seluruh fasilitas dapat beroperasi secara bertahap.
Hasil penelusuran selama dua hari memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ini tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan adanya tata kelola usaha yang kuat, dukungan modal kerja, biaya operasional yang terukur, akses pembiayaan yang memadai, serta pasar yang mampu menyerap hasil produksi secara berkelanjutan.
Tanpa dukungan tersebut, bangunan yang megah itu berisiko tidak memberikan manfaat ekonomi secara nyata untuk masyarakat pesisir. Sebaliknya, apabila seluruh komponen itu dapat dipenuhi, Kampung Nelayan Merah Putih berpeluang berkembang menjadi pusat ekonomi baru yang memperkuat kesejahteraan nelayan di pesisir Soropia.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya. Setelah kawasan ini diresmikan, mampukah Kampung Nelayan Merah Putih menjawab harapan para nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir, ataukah hanya menjadi proyek bangunan semata kedepan ?
Pertanyaan itulah yang akan dijawab oleh waktu, melalui aktivitas para nelayan, koperasi, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menghidupkan kawasan ini.
